Oleh: Arif Bayu Basyariman*
Di tengah berbagai alasan pemerintah, mulai dari kenaikan harga minyak dunia hingga pelemahan nilai tukar rupiah, muncul pertanyaan mendasar: mengapa setiap gejolak global selalu berujung pada bertambahnya beban yang harus ditanggung rakyat?
Sebagai negara yang memiliki sumber daya energi yang melimpah, Indonesia seharusnya tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi pasar internasional. Kenaikan harga Pertamax hari ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor dan lemahnya ketahanan energi nasional masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Masyarakat tentu memahami bahwa harga minyak dunia tidak dapat dikendalikan pemerintah. Namun yang dipersoalkan adalah mengapa solusi yang paling cepat selalu berupa penyesuaian harga kepada konsumen, sementara upaya memperkuat produksi energi domestik, meningkatkan kapasitas kilang, dan mengurangi ketergantungan impor belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Kenaikan harga BBM mungkin terlihat sebagai langkah rasional dari sudut pandang neraca keuangan negara. Namun dari sudut pandang masyarakat, kebijakan ini berpotensi menciptakan efek berantai. Biaya transportasi meningkat, biaya distribusi barang bertambah, daya beli melemah, dan pada akhirnya masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung konsekuensi terbesar.
Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan mengenai keadilan kebijakan. Ketika masyarakat diminta memahami, publik juga berhak mengetahui secara transparan bagaimana anggaran negara dikelola, seberapa besar efisiensi yang telah dilakukan pemerintah, dan mengapa opsi lain selain kenaikan harga tidak menjadi prioritas utama.
Kritik terhadap kenaikan Pertamax bukan berarti menolak realitas ekonomi. Kritik ini muncul karena masyarakat menginginkan solusi yang lebih berorientasi pada akar masalah, bukan sekadar memindahkan beban dari negara kepada rakyat.
Kebijakan energi seharusnya tidak hanya fokus pada keseimbangan angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari jutaan warga negara. Sebab pada akhirnya, keberhasilan suatu kebijakan bukan diukur dari seberapa cepat anggaran terselamatkan, melainkan dari seberapa baik kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Jika setiap kenaikan harga minyak dunia berujung pada kenaikan harga BBM di dalam negeri, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya harga minyak dunia, tetapi juga ketahanan energi nasional yang selama ini dibangun.
*Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kajian Publik DPD IMM Kalimantan Tengah
Tinggalkan komentar