Oleh: Firdan Dwi Setiawan*
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang memiliki basis massa yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Dalam Musyawarah Nasional di Kota Barat, Solo pada 5 mei 1965, IMM melahirkan identitas yang dikenal dengan Trilogi IMM yaitu kemahasiswaan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Dalam perjalanannya, IMM tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan internal Muhammadiyah, namun juga dengan masyarakat luas, sesuai dengan prinsip welas asih yang bagi Kiai Ahmad Dahlan bahwa kebenaran dan kebaikan ajaran Islam adalah ketika ajaran itu memberi manfaat pada orang lain tanpa batas golongannya sendiri. Namun, di tengah era disrupsi digital dan meningkatnya skeptisisme publik terhadap sebuah institusi, termasuk organisasi kemahasiswaan. Hasil penelitian dari Gema Irhamdhika dkk., menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah dengan persentase 65% pada tahun 2019 menjadi 40% pada tahun 2024.
Masalah utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah meningkatnya transparansi pada media digital, keterlibatan publik dalam diskusi politik, dan kasus-kasus para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kepercayaan publik terhadap institusi dan organisasi yang tidak menerapkan transparansi menjadi menurun. Selain itu, pandangan jelek tentang organisasi terhadap organisasi kemahasiswaan seperti hanya untuk kelompok tertentu saja, memiliki konflik internal, tidak transparan dalam pengelolaan dana, dan program kerja yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat berpotensi menggerus citra IMM.
Seiring dengan maraknya berita hoaks yang sangat cepat menyebar di media sosial, ketiadaan sebuah kanal informasi resmi yang terpusat, kredibel, dan komprehensif menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi organisasi yang bergerak di masyarakat. Meskipun banyak Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat IMM yang aktif di media sosial seperti instagram, platform tersebut memiliki kekurangan dan keterbatasan, konten yang terpisah-pisah dan lebih fokus pada gambar atau video singkat. Pengaruh algoritma yang berubah-ubah membuatnya kurang cocok untuk menyajikan data yang rapi dan teratur seperti laporan pertanggungjawaban. Ketiadaan platform transparansi yang terpusat juga menimbulkan beberapa masalah: Pertama, kesulitan bagi publik, termasuk calon anggota, alumni, dan donatur, untuk memverifikasi informasi dan menilai akuntabilitas organisasi. Kedua, melemahnya legitimasi IMM di mata pemangku kepentingan strategis (pemerintah, swasta dll.) yang kini menuntut standar transparansi dan tata kelola yang baik (good governance) sebagai prasyarat kerja sama. Ketiga, hilangnya potensi untuk membangun narasi positif yang kuat dan terpadu yang dapat menginspirasi serta menarik dukungan publik yang lebih luas.
Penerapan transparansi digital yang sistematis melalui sebuah website yang komprehensif, interaktif, dan dikelola secara profesional bukan hanya merupakan sebuah adaptasi teknologi, melainkan sebuah strategi fundamental untuk merevitalisasi dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap IMM. Platform ini berfungsi sebagai pilar utama dalam mendemonstrasikan akuntabilitas program dan finansial, memvalidasi proses kaderisasi yang terbuka, menyebarluaskan gagasan intelektual, serta menegaskan relevansi gerakan humanitas, yang secara kumulatif akan mentransformasi citra organisasi dan memperkuat legitimasinya di era kontemporer. Walaupun IMM Kalimantan Tengah sekarang sudah meresmikan website resminya, namun masih banyak yang perlu dibenahi dan ditata kembali, agar mencapai platform yang multifungsi. Prinsip transparansi menjadi landasan penting untuk pemberian informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik, sehingga membangun kepercayaan masyarakat.
Jika prinsip ini diimplementasikan maka publik akan mengawasi, mengevaluasi atau bahkan terlibat dalam proses pengambilan keputusan umum. Hal ini juga mendorong IMM dalam “transparansi aktif”, yang mana organisasi tidak hanya menunggu diminta, tetapi secara proaktif menyediakan informasi. Akademisi seperti Agus Dwiyanto telah lama mendorong prinsip-prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Meskipun konsep ini awalnya diterapkan pada lembaga pemerintah, relevansinya meluas ke organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi mahasiswa. Menurut Dwiyanto, lembaga yang transparan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan sumber daya dari publik. IMM, sebagai bagian dari masyarakat sipil, tidak bisa lepas dari tuntutan ini. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa diasumsikan, melainkan harus dibangun melalui bukti kinerja yang terbuka. Demi meningkatkan kepercayaan publik, maka IMM harus menyediakan platform yang ideal dan strategis untuk mengimplementasikan transparansi digital tersebut, contohnya DPD IMM Kalimantan Tengah yang memiliki website (immkalteng.id) yang dijadikan rumah digital permanen, otoritatif dan terpusat.
Website memiliki beberapa kegunaan, yaitu: pertama, sebagai tempat laporan pertanggungjawaban yang rapi dan terstruktur mulai dari keuangan hingga penggunaannya, hasil musyawarah yang dapat diunggah dalam format hardfile (PDF). Kedua, sebagai medium yang paling efektif untuk menampilkan kedalaman intelektual IMM, seperti Artikel- artikel analisis dari kader, hasil riset, kajian strategis, dan pernyataan sikap resmi mengenai isu-isu kebangsaan dapat diarsipkan dan diakses kapan saja. Ketiga, website memberikan legitimasi kelembagaan, website yang modern, informatif, dan mudah diakses mencerminkan keseriusan serta relevansi IMM, sekaligus menunjukkan profesionalisme yang dinilai penting oleh donatur.
Oleh karena itu IMM wajib menginvestasikan sebuah website dan kader- kader yang ahli dalam bidangnya untuk langkah strategis beralih dari komunikasi sporadis dan reaktif menuju yang terkelola, proaktif dan berbasis bukti. Argumentasi ini diperkuat dengan salah satu 7 Pilar Gerakan Inklusif Berkemajuan IMM pada TANWIR XXXI di Banjarmasin yang dilaksanakan pada bulan maret 2023 yaitu poin keenam; meneguhkan bahwa gerakan IMM adaptif dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang berkeadaban di tengah arus kemajuan zaman.
Praktik Terbaik yang sudah dilaksanakan adalah dari organisasi masyarakat sipil yang paling dihormati di Indonesia, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), menjadikan website sebagai pusat transparansi mereka. Mereka secara rutin mempublikasikan laporan keuangan, hasil investigasi, dan laporan tahunan. Model ini terbukti berhasil membangun reputasi mereka sebagai lembaga yang kredibel. IMM dapat mengadopsi dan mengadaptasi model serupa.
Hasil penelitian dari jurnal yang di tulis oleh Fauzi mengenai organisasi pemuda menyimpulkan bahwa legitimasi di era digital sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk proaktif mengelola keterbukaan informasinya, organisasi yang “diam” secara digital sering kali dipersepsikan sebagai tidak aktif atau tidak relevan. Wibowo juga menekankan bahwa prinsip Open Government yang diterapkan pada website terbukti meningkatkan partisipasi dan kepercayaan warga. Prinsip yang sama dapat diterapkan pada Open Organization.
Sebagai contoh konkret misalnya sebuah fitur di laman website IMM bernama “Jejak Dana dan Program”. Fitur ini bisa berupa dasbor interaktif yang menunjukkan sumber dana, alokasi dana per bidang, dan setiap program besar, ada rincian seperti proposal awal, laporan kemajuan, laporan akhir, testimoni penerima manfaat, bahkan sampai real time saldo keuangan IMM. Implementasi fitur seperti ini akan menjadi bukti tak terbantahkan dari komitmen IMM terhadap transparansi, jauh melampaui retorika atau janji.
Dengan demikian, terbukti bahwa website yang dikelola secara profesional bukan lagi sekadar pelengkap atau aksesori digital, melainkan pilar esensial yang menopang bangunan kepercayaan publik terhadap IMM. Melalui platform digital yang terpusat dan transparan ini, IMM dapat secara proaktif mendemonstrasikan akuntabilitasnya, menyebarkan gagasan-gagasan intelektualnya secara luas, dan menegaskan relevansi gerakan humanitasnya dalam tindakan nyata. Pada akhirnya, langkah strategis ini akan mengkonsolidasikan narasi, memperkuat legitimasi, dan memastikan keberlanjutan pengaruh IMM sebagai organisasi kader dan gerakan pencerahan di tengah tantangan zaman.
Demi mewujudkan visi besar ini dibutuhkan aksi nyata, bukan sekadar wacana. Karena itu, kami merumuskan langkah-langkah strategis berikut:
- Pembentukan Tim Pengelola Website oleh DPD IMM Kalimantan Tengah; berisi kader ahli IT, desain, konten, dan media.
- Desain Website Profesional dan Mudah Diakses; dengan menu utama: Tentang IMM, Struktur, Program, Laporan, Publikasi, Galeri, dan Kontak.
- SOP Konten; meliputi kewajiban DPD/PC/PK mengirim laporan kegiatan serta laporan keuangan setiap bulan untuk dipublikasikan tepat waktu.
- Integrasi dengan Media Sosial; di mana konten medsos diarahkan ke website sebagai pusat informasi resmi.
- Pelatihan dan Sosialisasi; agar pimpinan memahami pentingnya transparansi digital dan kader mengetahui fungsi website.
Muhammad Amin Azis dalam bukunya IMM Studies menuliskan tafsir makna Mars IMM, dalam bait kesebelas hingga selesai menandakan bahwa IMM sebagai gerakan keorganisasian yang sekaligus putra dari Muhammadiyah, yang diharapkan para kadernya menjadi teladan dalam lingkungan kampus, baik secara perilaku, kepribadian maupun intelektualitasnya.Maka dari itu sebagai putra Muhammadiyah yang akan menjadi penyambung hidup generasi, kader-kader IMM harus menjadi teladan bagi seluruh organinasi kemahasiswaan, khususnya dalam hal pertanggungjawaban dalam mengelola organisasi, agar menciptakan standar baru dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu organisasi.
*Ketua Umum PC IMM Seruyan/ Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Tinggalkan komentar