PALANGKA RAYA, IMMKALTENG.ID – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Tengah (IMM Kalteng) yang bergabung dengan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (1/9/2025). Dalam aksinya, massa menyampaikan tujuh tuntutan yang dinilai penting untuk diperjuangkan demi kepentingan masyarakat.
Demonstari ini berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Meski sempat diprediksi akan menimbulkan ketegangan, aksi mahasiswa berjalan damai dan tertib. Mahasiswa menekankan bahwa aksi mereka dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan golongan tertentu.
Sebagaimana yang diharapkan Aris Pratama Gunawan, Ketua Umum DPD IMM Kalteng kepada kader-kadernya yang mengikuti aksi turun ke jalan.
“Kami bergerak turun turun ke jalan atas nama kepentingan rakyat dan kemanusiaan, kami pastikan juga kader-kader IMM Kalteng dapat berekspresi bebas tanpa meninggalkan etika dan nilai-nilai IMM yang berkeadaban, kondusif, tidak anarkis, serta mengawal mereka untuk tetap aman dan dalam perlindungan,” harap Aris.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Cipayung Plus, Andri Mulyanto menegaskan bahwa mereka mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, menolak RUU POLRI, dan mencabut UU TNI serta merevisi kembali RKUHAP agar tidak melegitimasi brutalitas aparat.
“Selain itu, kami juga menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiunan anggota dewan,” tegas Andri saat membacakan poin-poin tuntutan mereka di hadapan wartawan.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan follow-up apakah tuntutan yang mereka sampaikan sudah ditindaklanjuti atau tidak.
“Kami akan lakukan follow-up sampai ke pusat, kami menginginkan bahwa orang luar tahu kalau tuntutan-tuntutan seperti itu juga ada dari Kalteng, kami ingin DPRD Kalteng benar-benar menyampaikan tuntutan kami ke pusat,” tegasnya.
Diketahui, terdapat 7 tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi Cipayung Plus Kalteng. Ketujuh tuntutan itu terdiri dari tiga poin isu nasional dan sisanya isu daerah, di antaranya:
- Mendesak DPR menggunakan Hak Angket, dengan segera menurunkan Kapolri dari Jabatannya.
- Mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset hingga RUU Masyarakat Adat.
- Mendesak DPR RI untuk membatalkan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
- Mendesak DPRD membuat Perda penerapan sistem peninjauan PHK dan Upah Adil bagi Buruh Perkebunan, Tambang, Tani, dan Buruh UMKM di Kalimantan Tengah.
- Mendesak DPRD membatalkan Raperda Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kalteng.
- Mendesak DPRD Kalteng untuk aktif dan turun serta dalam penyelesaian konflik agraria di Kalteng.
- Mendesak DPRD Kalteng untuk menolak kenaikan PBB/NJOP serta Tarif BPJS di Kalimantan Tengah.
Hingga sore hari, massa perlahan membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasi mereka. Aksi damai ini menjadi catatan tersendiri, di mana demonstrasi tidak hanya berisi orasi politik, tetapi juga disertai dengan simbol keagamaan, kepedulian sosial, serta pesan moral bagi wakil rakyat. (PG)
Tinggalkan komentar